Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Parlemen Kamboja pada Senin, 25 Oktober 2021, meloloskan amandemen konstitusi yang melarang pemegang jabatan tertinggi negara itu, termasuk perdana menteri, menjadi warga negara dari negara lain.
Melansir laporan Reuters, Perdana Menteri Hun Sen pada 6 Oktober 2021 memerintahkan kementerian kehakiman untuk membuat perubahan, yang juga memungkinkan majelis tinggi dan rendah, dan kepala dewan konstitusi, untuk hanya memegang kewarganegaraan Kamboja.
Dia mengatakan ini adalah “untuk menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dan menghindari campur tangan asing”.
Heng Samrin, presiden Majelis Nasional Kamboja, mengatakan amandemen tersebut bertujuan untuk menentang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negara itu atau dalam mengarahkan kebijakan nasional dan internasionalnya.
“Majelis Nasional, Senat, Pemerintah Kerajaan dan Dewan Konstitusi adalah badan tertinggi bangsa yang diabadikan dalam Konstitusi Kerajaan Kamboja dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk memutuskan hal-hal penting yang merupakan sumber kehidupan bangsa untuk memastikan kemerdekaan dan kedaulatan nasional,” kata Heng Samrin di halaman Facebook kantornya.
Perintah Hun Sen, salah satu pemimpin terlama di dunia setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, untuk membuat perubahan konstitusi datang beberapa hari setelah sebuah laporan di surat kabar The Guardian salah menyebut dirinya sebagai salah satu dari ribuan orang non-Eropa yang diberikan paspor Siprus.
Laporan The Guardian tersebut kemudian dikoreksi dengan mengatakan bahwa lingkaran dalamnya, bukan Perdana Menteri sendiri, ditemukan di antara ribuan orang non-Eropa yang menerima paspor Siprus.
Laporan Khusus Reuters pada Oktober 2019 menunjukkan anggota keluarga dan polisi utama, rekan bisnis dan politik Hun Sen telah membeli kewarganegaraan asing melalui pengaturan penjualan kewarganegaraan di Siprus.
Pemimpin oposisi Sam Rainsy, seorang warga negara Prancis yang tinggal di Paris untuk menghindari serangkaian hukuman di Kamboja, mengatakan dalam sebuah email kepada Reuters pada hari Senin bahwa aturan baru akan menghilangkan calon pemimpin masa depan dari kesempatan untuk melayani negara di tingkat tertinggi.
“Untuk alasan historis, populasi kami tersebar di seluruh dunia dan banyak orang Kamboja dengan kewarganegaraan ganda telah mencapai sukses besar di luar negeri,” kata Sam Rainsy.
