Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Rencana Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin untuk menggelar sidang Parlemen pada akhir Oktober terhambat pada Rabu, 16 Juni 2021, setelah Raja Malaysia meminta legislatif federal untuk bertemu “sesegera mungkin” guna membahas Undang-Undang darurat dan strategi negara keluar dari wabah COVID-19 terburuk.
Hal ini segera diikuti oleh pernyataan bersama dari penguasa Melayu – sembilan raja negara bagian yang merotasi masa jabatan lima tahun sebagai raja federasi – yang menyatakan pandangan bahwa keadaan darurat, yang menunda perlunya badan legislatif untuk bersidang kembali setiap enam bulan, tidak perlu diperpanjang melampaui tanggal kedaluwarsa 1 Agustus, The Straits Times melaporkan.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah pertemuan khusus antara Sultan Abdullah Ahmad Shah dan delapan kepala negara lainnya pada Kamis sore, puncak dari serangkaian audiensi selama seminggu yang diberikan Raja kepada 18 kepala partai dan pakar mengenai pandemi dan keadaan darurat di Malaysia.
“Yang Mulia berpendapat bahwa sidang parlemen harus diadakan sesegera mungkin. Parlemen merupakan platform penting bagi perwakilan terpilih untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19,” kata istana.
Rekan-rekan penguasanya sependapat, menambahkan bahwa mereka “sepemikiran” bahwa “tidak perlu menempatkan negara di bawah pemerintahan darurat setelah 1 Agustus”.
Namun, Rajalah yang harus menyetujui atau menolak nasihat pemerintah dalam keadaan darurat, dan Sultan Abdullah bungkam soal perpanjangan pernyataannya itu.
Tidak diketahui apakah Tan Sri Muhyiddin sendiri mengangkat masalah itu dalam audiensi dengan Raja pada hari Selasa atau dalam pertemuan sebelumnya.
Meskipun demikian, sumber yang dekat dengan salah satu keluarga kerajaan mencatat “alasan dibuat seperti itu adalah masalah (keadaan darurat) tidak berada dalam yurisdiksi Dewan Penguasa, tetapi Raja”, maka pendapat tersebut tidak diungkapkan oleh Sultan Abdullah agar kebijaksanaannya dapat dipertahankan.
Baik Raja maupun penguasa lainnya juga mengeluarkan pernyataan terpisah Oktober lalu, ketika permintaan awal pemerintah untuk keadaan darurat ditolak.
Sementara Sultan Abdullah mengatakan bahwa keputusan seperti itu tidak diperlukan saat itu, ia meminta para politisi untuk memastikan pengesahan Anggaran 2021 untuk memastikan perjuangan bangsa melawan COVID-19 tidak akan dirusak. Penguasa lain, bagaimanapun, menekankan pada “keadilan dan membatasi setiap elemen penyalahgunaan kekuasaan”.
Parlemen terakhir bersidang pada bulan Desember 2020 untuk menyetujui anggaran tahun ini dan cengkeraman lemah Muhyiddin pada mayoritas legislatif belum diuji sejak itu, menimbulkan pertanyaan atas legitimasinya.
Keadaan darurat, yang mulai berlaku pada 11 Januari 2021, diberlakukan ketika Malaysia berjuang untuk menahan wabah virus corona setelah lonjakan pada September 2020.
Tetapi para kritikus mengatakan itu hanya mengakar pada pemerintahan Muhyiddin, yang mayoritas parlemennya masih diragukan setelah serangkaian pembelotan di kedua arah, karena langkah-langkah untuk mengatasi penyakit itu tidak memerlukan keadaan darurat.
Fakta bahwa pada Mei mencatat kematian COVID-19 terbanyak dalam sebulan telah semakin memicu pandangan bahwa keadaan darurat tidak membantu perang melawan pandemi.
Muhyiddin pada hari Selasa meluncurkan Rencana Pemulihan Nasionalnya, yang menguraikan kriteria dalam hal infeksi harian, kapasitas perawatan kesehatan, dan tingkat vaksinasi bagi pemerintah untuk secara progresif melonggarkan penguncian yang sedang berlangsung.
“Saya berjanji komitmen saya bahwa sidang parlemen dapat bersidang … sekitar bulan September atau Oktober, tunduk pada SOP (standar operasional prosedur) yang ketat,” katanya.
“Sikap saya sejak awal selalu bahwa sistem parlementer yang demokratis harus dapat berfungsi sekali lagi setelah kasus COVID-19 terkendali dengan baik dan ketika kita hampir mencapai kekebalan kelompok.”
Namun baik Raja maupun sesama penguasa menunjukkan pentingnya “pemerintahan yang stabil dan mendapat kepercayaan publik dan dukungan mayoritas”.
Pernyataan kerajaan telah mendorong lawan seperti presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang partainya ingin menarik diri dari pemerintah dan memaksakan pemilihan yang diyakini akan menghasilkan kembalinya dominasi.
“Umno mendukung dan memandang serius seruan Yang Mulia akan perlunya membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat yang mampu berfungsi secara efektif dalam menangani COVID-19 dan menghidupkan kembali perekonomian,” katanya dalam tanggapan langsung.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan: “Saya menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin untuk mengundang Parlemen sesegera mungkin.”
