Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sekitar 500 polisi menggerebek kantor surat kabar pro-demokrasi Apple Daily, menuduh laporannya melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.
Polisi juga menangkap pemimpin redaksi dan empat eksekutif lainnya di rumah mereka. Mereka juga membekukan HK$18 juta aset yang dimiliki oleh tiga perusahaan yang terkait dengan Apple Daily, BBC News melaporkan, Kamis, 17 Juni 2021.
Surat kabar tersebut dimiliki oleh Jimmy Lai, yang dipenjara atas serangkaian dakwaan.
Apple Daily dikenal kritis terhadap kepemimpinan China daratan.
Dalam jumpa pers, polisi mengatakan bahwa sejak 2019, Apple Daily telah menerbitkan lebih dari 30 artikel yang menyerukan negara-negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hong Kong dan China daratan.
Ditambahkan bahwa aset Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited dan AD internet Limited telah dibekukan.
Puluhan aktivis terkemuka telah ditangkap sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diperkenalkan tahun lalu.
Polisi memasuki kantor Apple Daily sekitar pukul 07:30 waktu setempat pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan memblokir semua pintu masuk dan keluar.
Surat kabar itu menyiarkan langsung video penggerebekan itu di akun Facebook-nya.
Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka melakukan operasi pencarian di sebuah perusahaan media, menambahkan bahwa surat perintah mereka “mencakup kekuatan pencarian dan penyitaan materi jurnalistik”.
Foto yang dipublikasikan secara online oleh Apple Daily menunjukkan polisi memeriksa komputer wartawan.
Polisi secara terpisah mengunjungi rumah pemimpin redaksi Ryan Law, CEO perusahaan induk Next Digital Cheung Kim-hung, COO Chow Tat-kuen, penerbit Apple Daily Chan Pui-man dan Direktur Cheung Chi-wai, dan menangkap mereka.
Polisi tidak menyebutkan nama mereka yang ditangkap tetapi menegaskan bahwa lima orang, berusia antara 47 hingga 63 tahun, ditangkap karena “berkolusi dengan negara asing atau dengan elemen eksternal yang membahayakan keamanan nasional”.
Ini adalah penggerebekan kedua yang terjadi di Apple Daily dalam waktu kurang dari setahun – penggerebekan Agustus lalu menunjukkan 10 orang ditangkap termasuk Jimmy Lai dan putranya.
Siapa Jimmy Lai?
Lai adalah salah satu pendukung paling menonjol dari gerakan pro-demokrasi Hong Kong.
Diperkirakan bernilai lebih dari $ 1 miliar (£ 766m), ia mencetak kekayaan awalnya di industri pakaian dan kemudian berkelana ke media dan mendirikan Next Digital.
Dalam wawancara terakhirnya dengan BBC sebelum dia dijatuhi hukuman penjara, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah pada intimidasi.
“Jika mereka dapat menimbulkan rasa takut dalam diri Anda, itu adalah cara termurah untuk mengendalikan Anda dan cara yang paling efektif dan mereka mengetahuinya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan cara intimidasi adalah dengan menghadapi rasa takut dan jangan biarkan hal itu membuat Anda takut,” kata Lai saat itu.
Dia saat ini menghadapi hukuman penjara karena serangkaian tuduhan, termasuk berpartisipasi dalam pertemuan yang tidak sah pada tahun 2019.
Apa itu Undang-Undang Keamanan Nasional?
Undang-Undang itu diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai respons atas protes besar-besaran pro-demokrasi yang melanda negara kota itu pada tahun 2019.
Undang-Undang ini pada dasarnya mengurangi otonomi peradilan Hong Kong dan membuatnya lebih mudah untuk menghukum para demonstran. Hukum tersebut mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Beijing mengatakan Undang-Undang itu akan menargetkan “hasutan” dan membawa stabilitas, tetapi para kritikus mengatakan itu melanggar perjanjian saat Inggris menyerahkan kembali Hong Kong ke China pada 1997.
Perjanjian serah terima mengungkapkan penciptaan Hukum Dasar di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”.
Ini seharusnya melindungi kebebasan tertentu untuk Hong Kong: kebebasan berkumpul dan berbicara, peradilan yang independen dan beberapa hak demokratis – kebebasan yang tidak dimiliki bagian lain dari daratan China.
Kekhawatiran bahwa model ini akan terkikis adalah apa yang menyebabkan protes besar-besaran pro-demokrasi pada tahun 2019.
Sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan pada bulan Juni 2020, lebih dari 100 orang telah ditangkap berdasarkan ketentuannya, termasuk Jimmy Lai.
