Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sebuah negara bagian India yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 untuk memerangi lonjakan infeksi nasional pada hari Minggu, 23 Mei 2021, mengatakan bahwa pembuat vaksin AS Moderna telah menolak untuk memasok vaksinnya secara langsung ke pemerintah negara bagian. Alasannya adalah bahwa Moderna hanya bisa melayani pemerintah federal.
Reuters melaporkan, Perdana Menteri Narendra Modi membuka vaksinasi untuk semua orang dewasa mulai 1 Mei dan mengizinkan negara bagian membuat pengaturan sendiri untuk menambah stok yang mereka terima dari pemerintah federal. Tetapi India menghadapi kekurangan vaksin, dengan produksi dalam negeri mencapai sekitar 80 juta dosis sebulan.
Negara bagian utara Punjab mengatakan bahwa Moderna “menolak” untuk mengirim vaksin kepada pemerintah negara bagian, dengan alasan kebijakan perusahaan yang mengizinkannya untuk hanya berurusan dengan administrasi federal Modi dan bukan dengan otoritas negara atau pihak swasta.
Moderna tidak segera menanggapi permintaan tanggapan dari Reuters.
Punjab, dengan populasi lebih dari 27 juta, harus menghentikan vaksinasi untuk beberapa kategori orang yang memenuhi syarat karena tidak tersedianya suntikan, karena hanya menerima sekitar 4,4 juta dosis dari pemerintah federal, kata pernyataan itu.
Dalam pernyataannya, pejabat Punjab Vikas Garg mengatakan bahwa pemerintah negara bagian juga telah melakukan pendekatan dengan pembuat vaksin Pfizer, Johnson & Johnson dan Sputnik tetapi belum menerima tanggapan apapun.
Beberapa negara bagian India lainnya, termasuk Andhra Pradesh dan Maharashtra, mengatakan mereka juga tidak memiliki persediaan yang cukup untuk menyuntik mereka yang berusia antara 18 hingga 44 tahun.
India, negara penghasil vaksin terbesar di dunia ini telah memvaksinasi penuh sedikit lebih dari 41,6 juta orang, atau hanya 3,8% dari 1,35 miliar penduduknya.
Output suntikan COVID-19 negara ini untuk Agustus-Desember kemungkinan lebih rendah dari perkiraan resmi pemerintah, menurut proyeksi internal yang dibagikan dengan Reuters oleh dua sumber.
