Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Website China mengiklankan tenaga kerja paksa orang Uighur yang terdiri dari 50 hingga 100 orang, bukti baru menunjukkan.
Pemerintah dilaporkan telah mengirim orang-orang Uighur keluar dari Provinsi Xinjiang untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh China yang memproduksi barang-barang untuk beberapa merek terbesar di dunia.
Itu adalah bagian dari ‘program transfer tenaga kerja’ Xinjiang, yang berada di bawah ‘rencana lima tahun’ pemerintah tahun 2019, untuk menyediakan lebih banyak peluang kerja bagi kelebihan tenaga kerja pedesaan”. Pakar hak asasi manusia (HAM) PBB menyuarakan keprihatinan mendalam mereka tentang hal itu pada Maret tahun ini.
Melansir Unilad.co.uk, Uighur adalah kelompok etnis Turki yang berasal dari wilayah umum Asia Tengah dan Timur. Mereka sebagian besar tinggal di Daerah Otonomi Uighur di Provinsi Xinjiang di barat laut China, di mana pemerintah telah menahan ribuan dari apa yang mereka sebut sebagai ‘kamp pendidikan ulang,’ memaksa orang-orang Uighur untuk belajar bahasa Mandarin dan meninggalkan keyakinan Muslim mereka.
Diperkirakan lebih dari 80.000 Muslim Uighur telah dipaksa keluar dari Provinsi Xinjiang untuk bekerja di pabrik-pabrik dalam kondisi seperti penjara sejak 2017, meskipun dikatakan angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi barang-barang untuk merek-merek besar seperti Nike dan H&M, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) telah memperingatkan bahwa kontrol ketat seperti itu bisa berarti kerja paksa.
“Setiap 50 pekerja yang dipindahkan, ditugaskan satu pengawas pemerintah, dan dalam beberapa kasus adalah petugas polisi. Mereka diawasi oleh teknologi pengenalan wajah dan aplikasi yang dirancang khusus di ponsel mereka. Pejabat pemerintah melakukan pengawasan dan melaporkan pemikiran mereka,” kata laporan Australian Strategic Policy Institute, yang memeriksa ratusan dokumen pemerintah dan laporan media pemerintah di China.
Laporan investigasi Sky News ini hanya menambah bukti yang dimaksudkan untuk menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis tersebut. Ratusan website di internet China dikatakan mengiklankan tenaga kerja Uighur yang terdiri dari 50-100 orang. Para pekerja telah hidup di bawah kondisi ‘setengah militer’ dan iklan itu mengatakan bahwa ‘keamanan akan dijamin oleh pemerintah’.
Menurut United Nations Human Rights Council (UNHRC), pemerintah China membenarkan perlakuan mereka terhadap orang-orang Uighur tersebut dengan tujuan untuk ‘memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan, pengentasan kemiskinan atau tujuan pembangunan’. Para ahli dari UNHRC mendesak pemerintah China pada 29 Maret 2021 untuk ‘segera menghentikan tindakan apa pun yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, norma dan standar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas’.
UNHRC adalah salah satu dari sejumlah badan pemerintahan dan organisasi hak asasi manusia yang mencoba membangun dialog terbuka dan transparan dengan pemerintah China tentang perlakuan mereka terhadap orang Uighur. Pemerintah China menyebut klaim tentang kerja paksa Uighur sebagai ‘kebohongan abad ini’, menurut laporan Sky News, seperti yang dilansir Unilad.co.uk..
Memfasilitasi transfer tenaga kerja bergantung pada jaringan agen swasta.
