Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Inggris dan Amerika Serikat mengutuk keras tindakan China untuk mengurangi partisipasi dan perwakilan politik di Hong Kong, karena wilayah itu mengumumkan penundaan kedua untuk pemilihan Dewan Legislatif yang seharusnya berlangsung September lalu.
Inggris mengatakan bahwa perubahan terbaru membuat China melanggar Deklarasi Bersama 1984 di mana Hong Kong dikembalikan ke pemerintahan China pada tahun 1997.
“Hari ini China memberlakukan perubahan pada sistem pemilihan Hong Kong yang jelas merupakan pelanggaran Deklarasi Bersama – merusak kebebasan rakyat Hong Kong dan melanggar kewajiban internasional Beijing,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada hari Selasa, 30 Maret 2021, mengutip laporan Al Jazeera.
Otonomi Hong Kong dijamin di bawah kerangka “satu negara, dua sistem” yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris 1984 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri China saat itu Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS “sangat prihatin” dengan perubahan sistem pemilihan Hong Kong, menambahkan bahwa pemerintah menentang “keinginan rakyat di Hong Kong”.
Langkah-langkah baru, yang melewati legislatif Hong Kong dan diberlakukan langsung oleh Beijing, adalah langkah terbaru yang bertujuan untuk menghentikan gerakan demokrasi kota setelah protes besar-besaran.
Presiden China Xi Jinping menandatangani undang-undang tersebut setelah disetujui dengan suara bulat oleh badan pembuat keputusan utama China.
‘Pemeriksaan latar belakang’
Salah satu perubahan paling dramatis dalam sistem pemilu baru itu adalah adanya komite yang akan memeriksa “patriotisme” siapapun yang ingin memasuki politik Hong Kong.
Proses pemeriksaan tersebut akan mencakup pemeriksaan latar belakang yang dilakukan oleh aparat keamanan nasional baru wilayah itu dan keputusannya tidak dapat digugat secara hukum.
Tahun lalu, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, yang menurut para kritikus merupakan upaya untuk membungkam perbedaan pendapat dan bagian lain dari upaya China untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di kota itu.
https://twitter.com/alvinllum/status/1376812386414256138
https://twitter.com/alvinllum/status/1376830387666571264
Juru bicara AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan Beijing harus menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan perubahan itu akan diserahkan ke Dewan Legislatif (LegCo) wilayah itu pada pertengahan April dan dia memperkirakan perubahan itu akan disahkan pada akhir Mei.
Pemilu Dewan Legislatif, yang sudah ditunda setahun hingga September 2021 dengan pemerintah mengutip virus corona, akan diadakan pada Desember, katanya.
“Kami… sangat prihatin dengan penundaan pemilihan LegCo September untuk kedua kalinya,” juru bicara AS menambahkan.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas tindakan keras terhadap demokrasi di Hong Kong dan mengumumkan diakhirinya perlakuan ekonomi khusus yang telah lama dinikmati wilayah itu berdasarkan hukum AS.
‘Merendahkan dan menindas’
Hong Kong saat ini memiliki demokrasi perwakilan yang terbatas dan ketika diberi kesempatan sering memilih kandidat pro-demokrasi, seperti dalam jajak pendapat dewan distrik 2019 yang dimenangkan oleh kubu pro-demokrasi secara telak.
Di bawah langkah-langkah baru, badan legislatif kota akan diperluas dari 70 menjadi 90 kursi.
Tapi hanya 20 kursi yang akan dipilih langsung, turun dari 35 kursi di sistem sebelumnya. Itu membawa representasi langsung turun dari setengah menjadi kurang dari seperempat kursi.
Mayoritas anggota – 40 kursi- akan dipilih oleh komite pro-Beijing yang andal. 30 sisanya akan dipilih oleh “konstituensi fungsional” – badan yang mewakili industri tertentu dan kelompok kepentingan khusus yang juga secara historis setia kepada Beijing.
Langkah-langkah tersebut disambut baik oleh pemerintah pro-Beijing Hong Kong, yang tidak lagi harus menghadapi oposisi pro-demokrasi di badan legislatif.
“Politisasi yang berlebihan di masyarakat dan keretakan internal yang menghancurkan Hong Kong dapat dikurangi secara efektif,” kata Kepala Eksekutif Carrie Lam.
Tokoh oposisi dan beberapa analis mengambil pandangan yang kurang cerah, menggambarkan langkah-langkah baru itu sebagai langkah yang jelas untuk memastikan setiap oposisi yang tersisa terhadap aturan Beijing diberantas.
“Sistem baru ini benar-benar merendahkan dan sangat menindas,” kata Emily Lau, mantan legislator pro-demokrasi kepada kantor berita AFP.
Lau mempertanyakan apakah rakyat Hong Kong ingin ikut serta dalam pemilihan mendatang dan memperingatkan kerusuhan politik bisa meledak lagi.
Lo Kin-hei, Ketua Partai Demokrat Hong Kong, mengatakan bahwa pengurangan drastis ruang oposisi di kota hanya akan menciptakan “tantangan dan masalah yang lebih besar” di masa depan.
Dia mengatakan perubahan itu bisa mengurangi insentif bagi anggota partai untuk mencalonkan diri, meski belum ada keputusan yang diambil.
Chong Ja Ian, seorang profesor politik dari National University of Singapore, mengatakan langkah-langkah baru tersebut “tampaknya bertentangan dengan semangat pemilihan yang bebas, adil dan kompetitif, yang membatasi partisipasi rakyat dalam proses politik.
“Tentu saja, memberikan kekuatan polisi untuk mengawasi siapa yang dapat mencalonkan diri dalam pemilu tidak terlihat dalam sistem yang biasanya dianggap demokratis dalam arti yang berarti,” katanya kepada AFP.
