Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Uni Eropa (UE) sedang menyelesaikan undang-undang (UU) darurat yang akan memberinya kewenangan luas untuk mengekang ekspor selmaa enam minggu ke depan untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi di blok tersebut. Langkah ini merupakan peningkatan tajam dalam menanggapi kekurangan pasokan di dalam negeri yang menciptakan pusaran politik di tengah gelombang ketiga virus yang meningkat di benua itu.
Rancangan undang-undang (RUU), yang akan diumumkan pada Rabu, 24 Maret 2021, waktu setempat, telah ditinjau oleh The New York Times dan dikonfirmasi oleh dua pejabat Uni Eropa (UE) yang terlibat dalam proses penyusunan, seperti dilansir The Straits Times.
Aturan baru tersebut akan mempersulit perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin COVID-19 di UE untuk mengekspornya dan kemungkinan akan mengganggu pasokan ke Inggris.
UE telah berselisih terutama dengan AstraZeneca sejak secara drastis memotong pasokannya ke blok tersebut, dengan alasan masalah produksi pada bulan Januari, dan perusahaan tersebut adalah target utama dari aturan baru tersebut. Tetapi undang-undang tersebut, yang dapat memblokir ekspor jutaan dosis dari pelabuhan UE, juga dapat memengaruhi vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna.
Inggris sejauh ini merupakan penyumbang terbesar ekspor UE dan akan mengalami kerugian terbesar dengan aturan ini, tetapi aturan ini juga dapat diterapkan untuk mengekang ekspor ke negara lain seperti Kanada, misalnya, penerima terbesar kedua dari vaksin buatan UE, serta Israel, yang mendapat dosis dari blok tersebut tetapi sangat maju dalam kampanye vaksinasi dan, oleh karena itu, dipandang kurang membutuhkan.
“Kami berada dalam krisis abad ini. Dan saya tidak mengesampingkan apapun untuk saat ini, karena kami harus memastikan bahwa orang Eropa divaksinasi secepat mungkin,” kata Dr Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, dalam komentar minggu lalu yang membuka jalan bagi aturan baru.
“Kehidupan manusia, kebebasan sipil dan juga kemakmuran ekonomi kita bergantung pada itu, kecepatan vaksinasi, untuk melangkah maju,” katanya.
Undang-undang tersebut kemungkinan tidak akan mempengaruhi Amerika Serikat, yang sejauh ini menerima kurang dari satu juta dosis dari fasilitas yang berbasis di UE.
