Tekanan Internasional Terhadap Para Jenderal Myanmar Meningkat di Tengah Aksi Unjuk Rasa Pro Demokrasi

CakapCakap – Cakap People! Para penentang kudeta Myanmar melakukan aksi unjuk rasa kembali pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, dan tekanan internasional meningkat pada junta militer untuk menghentikan penindasannya terhadap pendukung demokrasi. Negara-negara tetangga di Asia bergabung dengan negara-negara Barat mengutuk kekuatan mematikan tersebut.

Reuters melaporkan, seorang pria muda ditembak dan dibunuh di salah satu lingkungan paling bergolak di kota utama Yangon, seorang penduduk dan media melaporkan, menjadikan korban tewas sejak kudeta 1 Februari menjadi 238, menurut penghitungan oleh kelompok aktivis tahanan Assistance Association for Political Prisoners.

Pertumpahan darah tidak memadamkan kemarahan publik atas kembalinya kekuasaan militer, penggulingan pemerintah terpilih dan penahanan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi.

Tetapi beberapa aktivis mengatakan mereka harus menyesuaikan taktik.

“Kami memprotes di mana tidak ada polisi atau militer, kemudian ketika kami mendengar mereka datang, kami segera bubar,” kata juru kampanye Kyaw Min Htike kepada Reuters dari Dawei di bagian selatan sebelum dia dan yang lainnya melakukan unjuk rasa singkat di luar pusat kota.

“Kami akan memprotes sebisa kami sampai revolusi kami menang.”

Beberapa kelompok berkumpul di malam hari dengan lilin dan plakat, kemudian melebur usai berfoto. Orang-orang juga menggelar protes “tak berawak”, dengan deretan plakat dengan pesan seperti “Kita tidak akan pernah berhenti sampai kita mendapatkan demokrasi” dipasang di jalan.

Pada hari Sabtu, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di kota kedua Mandalay. Beberapa orang terluka ketika sebuah kendaraan menabrak mereka dan ketika polisi menembakkan peluru karet, sebuah portal berita kota melaporkan. Tidak jelas mengapa kendaraan itu menabrak para pengunjuk rasa.

Ada protes kecil di kota-kota lain, termasuk di Kyaukme dan Hsipaw di timur laut, Kawlin di utara, Hpa-an dan Myawaddy di timur, Labutta di delta sungai Irrawaddy, Myeik di selatan dan pusat kota Yay Oo, menurut portal berita dan media sosial.

Ratusan orang berbaris di kota Monywa dan membakar salinan konstitusi 2008, yang dirancang di bawah pengawasan militer dan membatasi kekuasaan warga sipil terpilih, portal berita Irrawaddy melaporkan.

Juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat mengutuk apa yang dia sebut sebagai kekerasan brutal militer yang terus berlanjut dan mendesak tanggapan internasional yang terpadu.

Pelapor PBB Tom Andrews menyerukan sanksi sebagai tanggapan atas serangan “kejam” para jenderal terhadap orang-orang. “Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata,” tulisnya di Twitter.

Pihak berwenang telah memperketat pembatasan pada layanan internet, membuat informasi semakin sulit untuk diverifikasi, dan menekan media pribadi.

Facebook telah melarang semua halaman yang terkait dengan militer Myanmar karena telah melanggar pedoman platform itu dengan menghasut kekerasan. Pada hari Sabtu, Twitter mengatakan telah menangguhkan halaman kementerian informasi di bawah “manipulasi platform dan kebijakan spam” perusahaan.

Kementerian telah memposting berita setiap hari di Twitter.

ANGER ASIA

Negara-negara Barat telah berulang kali mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut. Tetangga Asia, yang selama bertahun-tahun menghindari saling mengkritik, juga mulai angkat bicara.

Presiden Indonesia Joko Widodo, dalam beberapa komentar terkuat yang pernah disampaikan oleh seorang pemimpin negara, mengatakan pada hari Jumat bahwa kekerasan harus segera dihentikan dan dia akan meminta Brunei, ketua Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk mengadakan pertemuan darurat.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan dia terkejut dengan penggunaan kekerasan mematikan yang terus-menerus terhadap warga sipil tidak bersenjata. Singapura juga telah menyatakan ketidaksetujuannya.

Tetapi militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan terpengaruh dan telah mempertahankan pengambilalihannya, yang menggagalkan transisi lambat menuju demokrasi di negara yang berada di bawah pemerintahan militer yang ketat dari kudeta tahun 1962 hingga para jenderal memulai reformasi satu dekade lalu.

Junta mengatakan pemilu 8 November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi adalah penipuan, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan. Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilihan baru tetapi belum menetapkan tanggal.

Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, mengunjungi pulau-pulau Coco, sekitar 400 km (250 mil) selatan Yangon, dan menjelaskan kepada perwira militer dan perawat mengapa dia harus merebut kekuasaan, lembaga penyiaran negara itu melaporkan.

Pulau-pulau tersebut berada di dekat beberapa rute pelayaran terpenting di dunia, di perairan tempat China dan India berusaha memproyeksikan kekuatan mereka. Tak satu pun dari raksasa Asia yang berbicara keras menentang kudeta dan kekerasan.

Suu Kyi, 75, menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang membuatnya dilarang dari politik dan dipenjara jika terbukti bersalah. Pengacaranya mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.