Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! China dituduh telah melanggar setiap pasal Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas perlakuannya terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang. Demikian menurut laporan independen yang terdiri dari lebih dari 50 pakar hak asasi manusia (HAM) global.
Berdasarkan laporan The Guardian, Rabu, 10 Maret 2021, Partai Komunis China (PKC) dengan keras telah membantah tuduhan pelecehan sistemik yang mengerikan terhadap komunitas Muslim Uighur di dalam pusat penahanannya, meskipun ada banyak bukti.
Namun, hasil penyelidikan independen non-pemerintah pertama ini mengklaim bahwa pemerintah China ‘memikul tanggung jawab negara atas genosida yang sedang berlangsung terhadap orang-orang Uighur di mana telah melanggar Konvensi Genosida 1948 PBB.’
Menurut Konvensi Genosida, yang telah ditandatangani oleh 152 negara termasuk China, bahwa suatu negara dapat dianggap bersalah melakukan genosida jika melanggar salah satu dari lima tindakan yang diuraikan dalam konvensi tersebut.
Laporan pada hari Selasa, 9 Maret 2021, yang dirilis oleh Institut Strategi dan Kebijakan Newlines yang menerbitkan laporan 25.000-halaman itu menemukan bahwa Partai Komunis China (PKC) telah melanggar semua dari lima tindakan yang diuraikan dalam konvensi tersebut.
Kelimanya adalah termasuk: membunuh anggota kelompok; menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok; dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian; memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.
Thinktank independen, yang terdiri dari para ahli hak asasi manusia, kejahatan perang dan hukum internasional ini juga menuduh Partai Komunis China itu menunjukkan ‘niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama.’
“Niat untuk menghancurkan Uighur sebagai kelompok berasal dari bukti obyektif, yang terdiri dari kebijakan dan praktik negara yang komprehensif, yang digerakkan oleh Presiden Xi Jinping, otoritas tertinggi di China,” tulis laporan itu.
Sebanyak dua juta orang Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya diyakini telah dipaksa masuk ke pusat-pusat penahanan di seluruh Xinjiang, China, di mana banyak tahanan mengatakan mereka mengalami pelecehan seksual, fisik dan mental.
Sebagai bukti, laporan independen tersebut menemukan bukti penyiksaan dan kekejaman sistemik, termasuk pelecehan seksual, interogasi dan indoktrinasi, serta kematian massal dan hukuman mati selektif. Mereka juga menemukan bukti keluarga Uighur terkoyak, anak-anak dikirim ke panti asuhan yang dikelola negara, orang-orang usia subur dipaksa sterilisasi dan para pemimpin masyarakat dengan sengaja ditahan.
Laporan itu menyimpulkan bahwa kekejaman ini dilakukan oleh agen atau organ negara, ‘bertindak di bawah kendali efektif negara – mewujudkan niat untuk menghancurkan Uighur sebagai kelompok dalam arti pasal II konvensi Genosida.’
Pemerintah China terus menyangkal tuduhan pelecehan, dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi bersikeras klaim tersebut ‘tidak bisa lebih tidak masuk akal,’ The Guardian melaporkan.
Dalam pembuatan laporan tersebut, semua bukti yang tersedia dan dapat diverifikasi dipelajari oleh puluhan ahli hukum internasional, studi genosida, kebijakan etnis China, dan China, kata lembaga itu. Tidak ada rekomendasi.
Rilis laporan tersebut dilakukan di tengah pertemuan politik tahunan paling penting dari Partai Komunis China (PKC), yang dikenal sebagai “two sessions“, di mana badan legislatif utama bertemu untuk menyetujui undang-undang baru, dan menteri senior bertemu media atau pers.
Perdana Menteri China, Li Keqiang, dijadwalkan untuk menjawab pertanyaan pada hari Kamis, 11 Maret 2021. Namun, semua konferensi pers dikelola dengan baik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diseleksi dan diperiksa sebelumnya.
