Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan larangan visa pada hari Jumat, 26 Februari 2021, yang menargetkan 76 warga Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 dan telah mengumumkan sanksi, tetapi Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak ada dalam daftar sanksi.
Melansir laporan Al-Jazeera, dalam sebuah pernyataan hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan “dunia ngeri” atas pembunuhan Khashoggi dan mengumumkan kebijakan pembatasan visa yang disebut sebagai ‘Khashoggi Ban‘, dinamakan berdasarkan nama jurnalis dan pembangkang Saudi terkemuka tersebut.
“Khashoggi Ban memungkinkan Departemen Luar Negeri untuk memberlakukan pembatasan visa pada individu yang bertindak atas nama pemerintah asing, diyakini telah terlibat langsung dalam kegiatan kontra-pembangkang ekstrateritorial yang serius, termasuk yang menekan, melecehkan, mengawasi, mengancam atau merugikan jurnalis atau orang lain yang dianggap sebagai pembangkang atas pekerjaan mereka, atau yang terlibat dalam kegiatan semacam itu sehubungan dengan keluarga atau rekan dekat lainnya dari orang-orang tersebut, ”kata Blinken dalam pernyataan itu.
“Demi keamanan bagi semua di dalam perbatasan kami, pelaku yang menargetkan pembangkang atas nama pemerintah asing tidak boleh diizinkan mencapai tanah Amerika,” tambah Blinken.
Tindakan Biden pada minggu-minggu pertama pemerintahannya tampaknya bertujuan untuk memenuhi janji kampanye untuk menyelaraskan kembali hubungan dengan Saudi setelah para kritikus menuduh pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump, memberikan izin kepada sekutu Arab dan produsen minyak utama itu atas pelanggaran HAM berat.
Blinken mengatakan langkah tersebut memperkuat kecaman dunia atas pembunuhan Khashoggi dan berfungsi untuk “mendorong kembali pemerintah yang melampaui batas mereka untuk mengancam dan menyerang jurnalis dan pembangkang yang dianggap tidak setuju karena menjalankan kebebasan fundamental mereka”.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama dengan kantor berita Reuters, mengatakan pendekatan itu bertujuan untuk menciptakan titik peluncuran baru untuk hubungan dengan kerajaan tanpa memutuskan hubungan inti di Timur Tengah. Hubungan telah sangat tegang selama bertahun-tahun oleh perang di Yaman dan pembunuhan di dalam konsulat Saudi dari Khashoggi yang merupakan seorang warga AS, penulis kolom untuk The Washington Post.
Yang penting, keputusan tersebut tampaknya dirancang untuk menjaga hubungan kerja dengan putra mahkota, meskipun intelijen AS menyimpulkan bahwa putra mahkota menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Khashoggi.
“Tujuannya adalah kalibrasi ulang [dalam ikatan] – bukan pecah. Itu karena kepentingan penting yang kita miliki bersama, ”kata pejabat senior pemerintahan Biden.
Khashoggi yang berusia 59 tahun dibujuk untuk datang ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, dan dibunuh oleh tim operasi yang terkait dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Mereka kemudian memotong-motong tubuh Khashoggi. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.
Pejabat pemerintahan Biden mengatakan keputusan sanksi dan larangan visa akan menjadi pesan yang jelas tentang bagaimana AS ingin melihat hubungan AS-Saudi di masa depan.
Itu juga akan tetap memungkinkan AS untuk mempertahankan hubungan kerja dengan putra mahkota, penguasa de facto berusia 35 tahun di negara itu.
Biden awal bulan ini menyatakan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, menuntut agar perang lebih dari enam tahun, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran, harus diakhiri.
