Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Negara-negara yang mengamankan pasokan dosis vaksin COVID-19 sendiri yang membuat kesepakatan dengan perusahaan obat, mengancam pasokan vaksin program COVAX global untuk negara-negara miskin dan menengah. Demikian diungkapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Jumat.
“Sekarang, beberapa negara masih mengejar kesepakatan yang akan membahayakan pasokan COVAX. Tidak diragukan,” kata penasihat senior WHO Bruce Aylward dalam sebuah pengarahan, seperti dikutip Al-Jazeera.
WHO telah lama meminta negara-negara kaya untuk memastikan bahwa vaksin dibagikan secara adil. Organisasi global tersebut adalah salah satu pemimpin COVAX, sebuah program yang bertujuan untuk memasok 1,3 miliar dosis vaksin ke negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah tahun ini. Namun sejauh ini, peluncuran vaksin melalui COVAX lambat.
“Kita tidak bisa mengalahkan COVID tanpa ekuitas vaksin. Dunia kita tidak akan pulih cukup cepat tanpa ekuitas vaksin, ini jelas, ”kata Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Kita telah membuat kemajuan besar. Tapi kemajuan itu rapuh. Kita perlu mempercepat pasokan dan distribusi vaksin COVID-19, dan kita tidak dapat melakukannya jika beberapa negara terus mendekati produsen yang memproduksi vaksin yang diandalkan COVAX. ”
“Tindakan ini merusak COVAX dan mencabut pekerja kesehatan dan orang-orang yang rentan di seluruh dunia dari vaksin yang menyelamatkan jiwa.”
Permohonan kekayaan intelektual
Tedros juga meminta negara-negara untuk mengesampingkan aturan kekayaan intelektual, untuk memungkinkan negara lain membuat vaksin lebih cepat.
“Jika tidak sekarang, kapan?” Dia bertanya.
Gagasan untuk sementara waktu melepaskan hak kekayaan intelektual atas alat untuk melawan COVID-19 akan muncul lagi minggu depan pada pertemuan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di masa lalu, hal ini mendapat tentangan dari negara-negara kaya dengan industri farmasi besar.
Kepala WTO yang akan datang Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan badan perdagangan berbuat lebih banyak untuk mengatasi pandemi COVID-19, menyebut disparitas dalam tingkat vaksin antara kaya dan miskin “tidak masuk akal”.
Badan WTO yang beranggotakan 164 orang biasanya harus menyetujui melalui konsensus kecuali jika anggota setuju untuk melanjutkan ke pemungutan suara yang jarang.
