Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! China menyatakan kemarahannya pada hari Senin, 28 Desember 2020, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani langkah-langkah hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk lebih meningkatkan dukungan untuk Taiwan dan Tibet, yang telah dimasukkan dalam paket bantuan dan pengeluaran pandemi senilai 2,3 triliun dolar AS.
Reuters melaporkan, China telah menyaksikan dengan kekhawatiran yang semakin besar ketika Amerika Serikat telah meningkatkan dukungannya untuk Taiwan yang diklaim China dan kritiknya terhadap pemerintahan Beijing di Tibet yang terpencil. Langkah AS itu semakin meningkatkan ketegangan hubungan keduanya di bawah tekanan kuat atas perdagangan, hak asasi manusia dan masalah lainnya.
Undang-Undang Jaminan Taiwan tahun 2020 dan Undang-undang Kebijakan dan Dukungan Tibet tahun 2020 keduanya berisi bahasa yang tidak pantas bagi China, termasuk dukungan AS untuk partisipasi Taiwan yang berarti di badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penjualan senjata reguler.
Di Tibet, yang telah diperintah oleh China dengan tangan besi sejak 1950, Undang-Undang itu mengatakan bahwa sanksi harus dijatuhkan pada pejabat China yang ikut campur dalam pemilihan penerus pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama.
Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan bahwa China “dengan tegas menentang” kedua Undang-Undang tersebut.
“Tekad pemerintah China untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya tidak tergoyahkan,” katanya kepada wartawan.
AS seharusnya tidak menerapkan bagian-bagian dari tindakan yang “menargetkan China” untuk menghindari kerusakan hubungan China-AS, katanya, seraya menambahkan bahwa itu adalah campur tangan urusan dalam negeri China.
Di Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya yang akan diambil paksa jika diperlukan, pemerintah menyambut baik langkah AS tersebut.
“Amerika Serikat adalah sekutu penting Taiwan secara internasional, dan mitra yang solid untuk berbagi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi,” kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang.
Trump, yang akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari mendatang telah mundur dari ancaman sebelumnya untuk memblokir RUU paket belanja yang disetujui oleh Kongres pekan lalu, setelah dia mendapat tekanan kuat dari anggota parlemen di kedua sisi lorong politik.
Trump menandatangani RUU tersebut pada Minggu malam, 27 Desember 2020.
