Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan lemari es dan ruang cold storage untuk menampung dosis vaksin di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut dalam persiapan upaya vaksinasi massal.
Sekretaris dan kepala satuan tugas Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan provinsi tersebut memiliki 1.462 lemari es di 1.087 puskesmas serta 259 ruang cold storage.
“Kami juga memiliki 1.090 petugas vaksinasi,” ujarnya saat rapat umum Satgas COVID-19 Jabar, Selasa, 24 November 2020, mengutip The Jakarta Post.
Setiawan mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar proses vaksinasi berjalan lancar. Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan simulasi vaksinasi di Depok untuk mengetahui kapasitas vaksinasi dan lamanya proses sebelum memulai langkah tersebut.
Setiawan mengatakan pemerintah akan berusaha mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19 di masa depan.
“Kami harus meyakinkan warga [untuk divaksinasi] sehingga mereka [harus] mempelajarinya,” katanya.
Dia mengatakan edukasi tentang vaksin harus didasarkan pada data dan fakta.
“Data yang kami sajikan harus akurat, sesuai dengan fakta di lapangan. Kedua, kita juga harus berorientasi pada hasil, ”tambahnya.
Setiawan mengatakan, pihaknya membutuhkan mitra untuk membantu penyebaran informasi tentang vaksinasi COVID-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya meminta kepada pemerintah pusat setidaknya tiga juta dosis vaksin COVID-19 masa depan untuk warga Bogor, Depok, dan Bekasi – semuanya di Jabodetabek. Sekitar 16 juta orang tinggal di tiga kota tersebut.
Ridwan mengatakan pemerintah pusat akan bertanggung jawab atas pendistribusian vaksin masa depan ke daerah.
“Pemerintah daerah baru bisa mendistribusikan [vaksin] setelah diputuskan,” katanya.
Dia menambahkan sekitar 300.000 warga Depok akan menerima vaksin pada tahap pertama vaksinasi dan menjabarkan prioritas inisiatif tersebut.
“[Prioritas] pertama adalah tenaga medis, yang kedua adalah anggota TNI dan Polri. Ketiga, masyarakat yang bekerja di daerah rawan seperti stasiun [angkutan massal] dan keempat adalah penduduk biasa di daerah rawan, ”kata Ridwan.
Dia mengatakan penerima vaksin harus berusia antara 18 dan 59 tahun.
“Di luar rentang usia itu, [vaksinasi] harus dilakukan atas rekomendasi dokter,” ujarnya.
Ridwan mengatakan, meski Pemprov Jabar belum mengetahui kapan vaksin akan didistribusikan ke depan, namun pihaknya sudah menyiapkan semua infrastruktur dan tenaga medis yang dibutuhkan untuk vaksinasi gelombang pertama.
“Kapan vaksinasi dimulai tergantung pemerintah pusat. Vaksin tipe satu ini diimpor dan jadi kewenangan pemerintah pusat [memutuskan program vaksinasi massal], ”kata Ridwan.
