Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Polisi Thailand akan mengerahkan hampir 6.000 petugas pada Rabu, 25 November 2020, untuk mengamankan aksi demonstrasi di kantor yang mengelola kekayaan kerajaan. Pengunjuk rasa menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn menyerahkan kendali pribadi atas aset tersebut.
Polisi mengatakan pada hari Selasa, 24 November 2020, bahwa tidak ada pengunjuk rasa yang diizinkan berada dalam jarak 150 meter (450 kaki) dari Biro Properti Mahkota, tempat para bangsawan juga mengatakan mereka berencana untuk berkumpul untuk membela monarki yang menghadapi tantangan terbesarnya dalam beberapa dekade.
Piya Tavichai, wakil kepala polisi Bangkok, mengatakan kedua kelompok itu akan dipisahkan.
“Bergantung pada bagaimana pengunjuk rasa berperilaku, kami akan mengambil tindakan yang tepat,” katanya dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
Lebih dari 50 orang terluka pekan lalu ketika polisi menggunakan meriam air dan gas air mata terhadap ribuan pengunjuk rasa di parlemen dalam hari paling kejam selama lebih dari empat bulan demonstrasi.
Para pengunjuk rasa berusaha menyingkirkan mantan pemimpin junta dan sekarang Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan menginginkan konstitusi baru, menuntut reformasi untuk mengekang kekuasaan raja. Di antara tuntutan pengunjuk rasa adalah pembalikan perubahan yang memberi raja kendali pribadi atas kekayaan kerajaan senilai puluhan miliar dolar.
Kelompok protes FreeYouth mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa mereka akan berdemonstrasi pada hari Rabu untuk “merebut kembali properti yang dimaksudkan untuk menjadi milik rakyat”.
Istana Kerajaan Thailand tidak memberikan komentar sejak protes dimulai. Prayuth telah menolak seruan pengunjuk rasa untuk mengundurkan diri dan mengatakan pekan lalu bahwa semua undang-undang akan digunakan terhadap pengunjuk rasa yang melanggarnya. Meningkatkan kekhawatiran di antara para aktivis bahwa ini termasuk undang-undang penghinaan kerajaan yang belum digunakan sejak 2018.
Sebagaimana diketahui, aksi protes di Thailand yang dilakukan sejak Juli 2020 itu memiliki tiga tuntutan utama: pencopotan mantan pemimpin junta Prayuth sebagai perdana menteri, konstitusi baru, dan reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn.
