Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Jepang tidak akan bergabung dalam perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang senjata nuklir. Demikian disampaikan juru bicara utama pemerintah pada haru Senin, 26 Oktober 2020. Ini adalah sebuah sikap yang menempatkan Jepang sejalan dengan sekutunya, Amerika Serikat. Namun, langkah Jepang ini dinilai bertentangan dengan kredo anti-nuklirnya.
“Kami percaya, mengingat lingkungan keamanan yang semakin sulit di sekitar Jepang, adalah tepat untuk membuat kemajuan yang stabil dan realistis menuju pelucutan senjata nuklir sambil mempertahankan dan memperkuat kemampuan pencegahan kami untuk menghadapi ancaman,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato pada konferensi pers, seperti dilaporkan Kyodo.
“Jepang memiliki tujuan yang sama dari perjanjian ini, penghapusan senjata nuklir, tetapi karena kami berbeda dalam cara mendekati masalah tersebut, kami tidak akan menjadi penandatangan,” katanya, mengacu pada perjanjian yang akan mulai berlaku 22 Januari.
Sebagai satu-satunya negara yang mengalami serangan nuklir, Jepang telah berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai pemimpin dalam upaya internasional untuk pelucutan senjata nuklir dan nonproliferasi.
Tetapi Jepang juga bergantung pada payung nuklir Amerika Serikat untuk melindunginya dari ancaman termasuk rudal Korea Utara, mencegahnya mendukung larangan habis-habisan pada produksi, penggunaan, dan penimbunan senjata nuklir.
Ditanya apakah Jepang bersedia untuk berpartisipasi sebagai pengamat, Kato menekankan perlunya “pertimbangan yang cermat berdasarkan posisi Jepang.”
Mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, anggota Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, mengatakan perjanjian itu akan menjadi langkah “berarti” dalam mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
“Sebagai satu-satunya negara yang menderita bom atom dalam perang, kami harus memikirkan bagaimana kami dapat menjadi jembatan bagi kekuatan nuklir untuk duduk di meja perundingan,” kata Kishida, yang menjabat sebagai menteri luar negeri ketika perjanjian itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2017.
Reaksi warga Jepang
Orang-orang yang selamat dari bom atom AS Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki, yang bersama-sama menewaskan sekitar 214.000 orang pada akhir tahun itu, dan aktivis anti-nuklir lainnya telah mendesak pemerintahan Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk menandatangani perjanjian penting tersebut.
Dalam konferensi pers di Tokyo, Sueichi Kido, Sekretaris Jenderal Konfederasi Organisasi Korban Bom A dan H Jepang, mengkritik pemerintah Jepang karena tidak ambil bagian dalam pakta tersebut.
“Pemerintah Jepang, yang seharusnya menjadi yang pertama meratifikasi perjanjian itu, telah menolaknya,” kata Kido.
“Kebijakan nuklir Jepang perlu diubah, dan rakyat (Jepang) adalah orang-orang yang perlu memulainya. Saya percaya sekarang adalah kesempatan,” kata pria berusia 80 tahun itu.
Di Nagasaki, jam digital yang dipasang di depan balai kota pada hari Senin memulai hitungan mundur untuk berlakunya perjanjian tersebut.
“Hanya ada satu jalan yang dikejar Nagasaki, dan jalan itulah yang mengarah pada mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir,” kata Walikota Tomihisa Taue pada upacara pembukaan.
Sekitar 50 aktivis berbaris melalui pusat Hiroshima dengan membawa spanduk besar dan tanda-tanda yang menyerukan Jepang untuk bergabung dengan perjanjian tersebut, yang diadopsi pada Juli 2017 dengan dukungan dari 122 negara dan wilayah.
Kunihiko Sakuma, kepala kelompok yang mendukung para penyintas dan dirinya sendiri adalah korban bom atom, mengatakan dia yakin dunia bergerak menuju penghapusan senjata nuklir.
“Kami tidak akan menyerah,” kata pria 76 tahun itu.
