Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Malaysia memperpanjang lockdown parsial atau penguncian sebagian di ibukota Kuala Lumpur dan negara bagian di sekitar Selangor selama dua pekan depan, karena negara ini mencatat lonjakan kasus virus corona terbesar sejak dimulainya pandemi. Demikian diumumkan pada hari Senin, 26 Oktober 2020.
Melansir Reuters, Malaysia yang merupakan salah satu negara di Asia Tenggara ini mengalami kebangkitan infeksi virus corona, dengan jumlah total kasus lebih dari dua kali lipat dalam sebulan terakhir.
Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 1.240 kasus virus corona baru pada Senin, rekor kenaikan harian tertinggi.
Menteri senior keamanan Ismail Sabri Yaakob dalam konferensi pers mengatakan, lockdown parsial selama dua pekan yang diumumkan awal bulan ini akan diperpanjang hingga 9 November 2020.
Pemerintah telah memberlakukan pembatasan pergerakan, termasuk penutupan sekolah dan tempat ibadah, meskipun semua kegiatan ekonomi lainnya diperbolehkan beroperasi secara normal.
Malaysia telah melaporkan total 27.805 infeksi, termasuk 236 kematian akibat COVID-19.
Gejolak politik di Malaysia
Cakap People! Di tengah pandemi, Malaysia juga sedang mengalami gejolak politik.
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Minggu, 25 Oktober 2020, menolak permintaan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin agar dia menyatakan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap krisis virus corona, dengan mengatakan bahwa Raja tidak melihat kebutuhan tersebut.
Penolakan raja adalah pukulan besar bagi Muhyiddin, yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan pertikaian dalam koalisinya yang berkuasa.
Melansir laporan Reuters, para kritikus mengecam proposal yang diajukan Muhyiddin untuk aturan keadaan darurat tersebut yang dinilai sebagai upaya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan karena akan membantu Muhyiddin menghindari potensi pertikaian di parlemen.
Kebangkitan kasus virus corona dan ekonomi yang dilanda pandemi juga menambah kesengsaraannya.
“Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa pada saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di bagian manapun di Malaysia,” kata pihak istana dalam sebuah pernyataan.
“Yang Mulia yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi COVID-19.”
Raja juga menyerukan kepada para politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan menyoroti pentingnya anggaran yang akan datang, yang dijadwalkan pemerintah pada 6 November 2020.
