CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi seruan untuk mengundurkan diri pada hari Senin, 26 Oktober 2020, setelah Raja Malaysia menolak permintaannya menyatakan keadaan darurat dalam memerangi pandemi virus corona, melansir laporan Reuters.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Muhyiddin telah meminta raja menyatakan negara dalam keadaan darurat akibat lonjakan baru infeksi virus corona di Malaysia yang telah menghantam perekonomian. Tetapi, sejumlah kritikus menuduh Muhyiddin menggunakan alasan itu untuk menangguhkan sidang parlemen dan menghindari ujian dukungan yang tipis dari mayoritas parlemen yang diperolehnya.
Penolakan Raja Al-Sultan Abdullah semakin mengikis cengkeraman kekuasaan Muhyiddin, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan ia mendapat dukungan mayoritas di parlemen, termasuk dari pembelot dari pendukung Muhyiddin, untuk membentuk pemerintahan baru.
Menolak permintaan Muhyiddin pada hari Minggu, raja juga meminta politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah yang katanya telah menangani pandemi dengan baik, dan menekankan pentingnya anggaran 2021 yang dijadwalkan akan ditetapkan di depan parlemen pada 6 November 2020.
Tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi mengkritik langkahnya untuk mencari kekuatan darurat dan memintanya untuk mundur setelah tawaran itu gagal.
“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) — partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa — dalam sebuah posting di Facebook.
“Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mundur,” kata Ahmad Puad menambahkan.
Anggota parlemen oposisi, Wong Chen, mengatakan proposal “jahat” Muhyiddin telah ditolak oleh raja, dan perdana menteri harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.
Muhyiddin mengadakan rapat kabinet pada hari Senin yang dijadwalkan dimulai pada 11:30 (0330 GMT). Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, perdana menteri mengatakan kabinet akan membahas penolakan raja atas permintaannya.