Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan terburu-buru untuk membuka kembali perbatasan negara.
Sebaliknya, pengawasan perbatasan akan diperketat, termasuk meningkatkan upaya pemeriksaan masuknya imigran ilegal untuk mengekang penyebaran COVID-19, katanya, pada hari Selasa, 15 September 2020.
Muhyiddin mengatakan meskipun kontrol perbatasan yang lebih ketat akan menimbulkan sedikit kesulitan, terutama bagi warga Malaysia yang berurusan dengan luar negeri, tindakan ketat seperti itu diperlukan untuk melindungi negara dan rakyatnya dari virus corona baru.
“Kita harus mencapai keseimbangan yang baik antara melindungi kehidupan dan mata pencaharian semua orang Malaysia,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi tentang situasi COVID-19 di negara itu, Selasa, 15 September 2020, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Perbatasan Malaysia ditutup kecuali untuk tujuan bisnis, termasuk untuk investasi dan pendidikan, dengan kepatuhan ketat terhadap prosedur operasi standar yang ditetapkan.
PM Muhyiddin mengumumkan, total 1.017 pelancong asing ke Malaysia dinyatakan positif COVID-19 sejak 3 April hingga 15 September.
Menurut dia, situasi COVID-19 di negara lain menunjukkan, beberapa negara sekarang menghadapi gelombang baru infeksi. Ia menekankan, hal yang sama bisa terjadi di Malaysia jika orang-orang berpuas diri.
Selain tindakan yang pemerintah ambil, praktik norma baru di kalangan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, Muhyiddin mengingatkan.
“Saya berharap, kita semua terus kuat, ulet, dan disiplin dalam menghadapi pandemi. Ingatkan diri kita sendiri untuk terus menumbuhkan norma baru tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujarnya.
Sejumlah negara masuk dalam daftar dilarang masuk ke Malaysia
Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga dari beberapa negara lainnya, ditolak masuk ke Malaysia yang mulai berlaku Senin, 7 September 2020. Demikian Kementerian Luar Negeri RI telah mengonfirmasi.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan bahwa menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, larangan bepergian itu bersifat sementara.
“Duta Besar Malaysia mengatakan kebijakan ini bersifat sementara dan akan ditinjau setiap minggu,” kata Judha dalam sebuah pernyataan, Jumat, 4 September 2020, melansir laporan The Jakarta Post.
Selain WNI, Malaysia juga melarang masuknya warga negara Filipina, India, Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Rusia, Spanyol, Bangladesh, Prancis, Arab Saudi, dan Italia — di mana negara-negara tersebut masuk dalam daftar 25 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia.
Malaysia perpanjang fase pemulihan pasca-lockdown hingga 31 Desember 2020
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan pada hari Jumat, 28 Agustus 2020, memperpanjang fase pemulihan Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order / MCO) pasca-lockdown hingga 31 Desember 2020.
“Meski kita telah menangani krisis dengan baik, untuk kepentingan semua orang, pemerintah telah memutuskan bahwa pemulihan MCO akan diperpanjang hingga 31 Desember 2020,” katanya, mengutip laporan Straits Times, Sabtu, 29 Agustus 2020.
Di fase pemulihan ini, wisatawan asing masih dilarang masuk Malaysia untuk menghindari penularan kasus impor.
“Wisatawan masih tidak diizinkan masuk ke negara ini untuk menghindari kasus impor,” kata Muhyiddin.
