in Berita, NASIONAL

6 Tuntutan SAFEnet ke Pemerintah terkait Serangan Siber di Pusat Data Nasional

SAFEnet mencatat sepanjang 2023 telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah

by Siti Nurhajaiti June 25, 2024, 1:12 pm 3.7k Views

CakapCakap – Cakap People! Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menyebut gangguan berhari-hari terhadap Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber menambah runtuhnya kepercayaan publik.

SAFEnet mencatat sepanjang 2023 telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pertahanan.

6 Tuntutan SAFEnet ke Pemerintah terkait Serangan Siber di Pusat Data Nasional — Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.

“Serangan terhadap PDN dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi warga saat ini hanya puncak gunung es dari lemahnya sistem keamanan siber Indonesia,” kata Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum dalam keterangan tertulis pada Ahad, 23 Juni 2024.

Oleh karena itu, SAFEnet menuntut pemerintah sebagai berikut.

1. Memberikan pernyataan secara terbuka dan jelas mengenai insiden keamanan siber yang saat ini sedang terjadi pada PDN, menyatakan pertanggungjawaban, dan meminta maaf atas keteledoran yang berdampak parah yaitu lumpuhnya layanan publik dan risiko kebocoran data pribadi masif pada infrastruktur kritis vital.

2. Menjamin perlindungan data pribadi pengguna yang terdapat pada PDN serta melakukan langkah-langkah prosedural dan pertanggungjawaban sesuai prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP).

3. Mengkaji ulang proses tender dan pembangunan PDN baik PDN sementara ataupun PDN permanen yang masih akan dibangun, dengan menerapkan ketat skenario penanggulangan insiden dan kontinuitas bisnis yang transparan dan akuntabel.

4. Berbagi informasi dan meminta masukan kepada pemangku kepentingan lain terkait “data nasional” seperti komunitas teknis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,

5. Memberikan kesempatan kepada industri cloud/data center nasional untuk berpartisipasi dalam urusan pengembangan infrastruktur dan bisnis di luar tatakelola governansi di mana Kominfo sebagai regulator, serta

6. Menjamin tidak terjadinya kejadian serupa dan siap bertanggungjawab atas semua insiden yang terjadi baik saat ini maupun yang akan datang.

Tak ada komitmen

SAFEnet juga mengkritisi lumpuhnya Pusat Data Nasional milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sejak Kamis, 20 Juni 2024. SAFEnet menyebut fenomena ini membuktikan tidak adanya komitmen dalam membangun insfrastruktur vital.